Tax Questions

Opini dan Tanya Jawab Perpajakan Indonesia

Tanya Jawab

Halaman ini disediakan sebagai media tanya jawab seputar masalah perpajakan. Anda dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan yang ada.

93 Responses to “Tanya Jawab”

  1. harto subekti said

    test

    • harto subekti said

      Tugas PPh Pasal 22
      (makalah dan presentasi)

      Makalah & Presentasi harus berisi minimal item sbb:
      1.Siapa Pemungut:
      2.Siapa Yang dipungut
      3.Transaksi Terkait
      4.Saat Terutang/Pemotongan
      5.Hak dan Kewajiban Pemungut
      6.Hak dan Kewajiban Pihak yang dipungut
      7.Pelaporan dan Pembayaran (oleh Pemungut).

      Waktu Presentasi : 15-20 menit.

      Note: kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan disini

      • joko fajar said

        buat tugas presentasi kelompok 1 tentang pph pasal 23 ada materi khusus yang harus di cari ga pak….????

      • harto subekti said

        yg ada di table sudah cukup memadai, kalau mau ditambahkan lagi cari di taxlink SE nomor 53 th 2009.

      • joko fajar Andriawan said

        siang pak….
        kalo mengenai pokok bahasan yan di table sich udah siiip semua pak , tapi buat taxlink SE 53 th 2009 belum saya cantumkan karna uadah terlanjur saya jilid..
        nanti saya usahakan nyusul..
        makasih pak…..

  2. mulyono said

    aslam. wr.wb
    maaf pak saya ingin menyakan tugas pajak untuk kelompok 5, mengenai pasal 22 penjualan barang sangat mewah, itu hanya secara garis besarnya aja?? terimakasih walsalm

  3. fajar said

    Asllmualaikum wr wb.
    maaf pak. ni fajar klas akuntansi..
    mau tanya pak..
    hak dan kewajiban sebagai pemungut dan dipungut saya kurang jelas..
    saya sudah mencari. ttapi gag ketemu pak..

    makasih

    • harto subekti said

      biasanya selalu ada, mungkin tersirat….misalnya hak pihak yg dipotong adalah mengkreditkan potongan tsb. pada spt tahunannya…tapi kalo ga ketemu ya gapa2…

  4. jena jelek said

    pak maksud dari transaksi terkait apa???

  5. jena said

    pak maksud dari transaksi tarif terkait apa??

  6. harto subekti said

    transaksi terkait maksudnya transaksi yang menyebabkan timbulnya kewajiban pemotongan pph pasal 22. Misalnya pph ps 22 impor, transaksi terkaitnya adalah impor barang….

  7. mulyono said

    assalam.
    pak tugas kelompok 5 yang pasal22 kan poin 8 dan 9, yang mana ya pak????

  8. mulyono said

    pak ,, tugas kelompok 5 pph pasal 23 point 8 dan 9 yang mana???

  9. yuli said

    pagi… pak
    saya mau tanya
    tugaz pph pasal 23
    (makalah) yang perlu dicari apa pak???

    • harto subekti said

      lihat di ikhtisar pajak, tentang pph psl 23. di situ ada peraturan untuk dijadikan rujukan membuat makalah, cari juga bentuk formulir spt masa pasal 23/26 (di http://www.pajak.go.id), lihat juga pasal 23 UU PPh dan penjelasanya. Berdasarkan bahan2 tsb dibuat makalahnya.

  10. rikoi OM said

    kenapa kita harus membayar pajak!!!
    padahal kan SDA kita itu melimpah…
    kenpa SDA tersebut ga dikelola dan dimanfaatkan secara merata dan menyeluruh…
    jadi sebenarnya pada dasarnya pajak itu cuma iuran yang tidak seharusnya diwajibkan karena itu pajak itu diminta apabila ada pendapatan untuk pengeluaran belanja negara yang kurang…
    jadi apakah pajak itu harus selalu bersifat wajib dan memaksa yah???

  11. riki OM said

    knapa?

  12. yuli said

    pak ko saya cari tugas lampiran khusus beda dari contoh yang bapak kasih kemarin… trus alamatnya apa donk pak????

  13. yuli said

    ass. pak
    saya yuli yanti Computerized Accounting LP3I Karang Tengah…
    saya mo tanya pak, sekarang saya bekerja di perusahaan bengkel sebagai staff keuangan, yang saya mo tanya apa setiap perusahaan bisa dinyatakan balance pada lap. keuangan tapi ia tidak mempunyai hutang dalam bentuk apapun. itu bagaimana yach pak??? soalnya saya baru dan lap. keuangan yang disini tidak rapi pak menurut saya.
    dan perusahaan tersebut tidak mempunyai kas yang benar2 nyata sesuai nominal yang ada dilap.

    • harto subekti said

      Harusnya selalu balance, karena sisi kiri neraca menunjukkan semua aset yang ada di entitas/perusahaan, sedangkan sisi kanan menunjukkan pihak-pihak yang berhak atas aset yang ada diperusahaan yaitu pemberi pinjaman yang diwakili oleh akun hutang dan pemilik perusahaan yang diwakili oleh akun ekuitas/modal. Kalau memang tdk ada hutang berarti sisi kanannya hanya ekuitas/modal saja. Jadi kalau sebelumnya tidak ada pembukuan dan kita ingin membuat neraca per tanggal tertentu tinggal dibuat daftar aset yg ada di perusahaan berapa nilainya masing-masing kemudian ditotal, itu menjadi sisi kiri neraca. Sisi kanannya berapa hutang yang dimiliki perusahaan sisanya ekuitas/modal. Jadi neraca akan selalu balance.

      • yuli said

        dilap. yang sebelumnya sisi kanan neraca (pasiva) selalu lebih besar pak. klo memang tidak ada hutang seharusnya modal disetor beserta aktiva akan balance tapi ini tidak pak…
        saya jadi bingung pak klo disuruh bikin neraca selisihnya besar dan selisih itu dianggap kas, saya sudah mengusulkan tutup buku agar mempermudah lap keuangan yang baru tapi kata direktur saya setiap awal bulan saldo kas nol, saya gak ngerti tuh pak dari mana bisa membayar pengeluaran klo kas nol. saya benar2 bingung pak, makanya saya nanya ma bapak.

      • harto subekti said

        Begini aja, buat dulu neraca per tanggal tertentu sbg titik awal dgn cara seperti saya jelaskan diatas. kalo memang pasivanya lebih besar kurangi ekuitasnya supaya balance.Kalau bentuknya PT, akun “saldo laba”-nya dikurangi sampai neraca menjadi balance. Setelah itu lakukan proses pencatatan secara normal, nanti akan ketahuan berapa saldo seharusnya dari masing2 akun. Kalo misalnya kasnya tidak sesuai saldo yang seharusnya. lakukan adjustment untuk mengurangi/menambah kas, akun lawannya akun ekuitas (mengurangi/menambah modal/hak pemilik).

      • harto subekti said

        Kalau memang saldo kas per akhir bulan selalu tidak sama dengan seharusnya (dinolkan),untuk adjustment Kas saldo lawannya sebaiknya pakai akun “Hutang/Piutang Kepada Pemegang Saham” saja. Adjustment seperti ini cukup dibuat tiap akhir bulan saja pada saat menyusun laporan keuangan.

      • yuli said

        oh ya pak. setiap bulan perusahaan ini meraih untung dan keuntungan itu masuk sebagai laba ditahan dan modal tetap seperti awal. apa mungkin ketidak balance ini karena selalu meningkatnya laba dan perusahaan ini juga gak di perjelas saldo kas sesungguhnya. saya sudah mencoba melihat lap.-lap. sebelumnya untuk mengetahui klo memang ada kesalahan dalam lap. ternyata di bulan april 2010 perusahaan ini gak menyusun laporan keu. dan dibulan mei sudah tidak jelas.
        saya bingung pak, saya hanya ingin mencoba semuanya jelas untuk mempermudah pekerjaan saya. saya lihat aktivitas perusahaan ini hanya melibatkan aktiva yg disusut, piutang karyawan, modal dan laba ditahan.

  14. yuli said

    oh yach pak sebelumnya terimakasih yach pak sudah mau membantu saya menjelaskan semua itu… maf klo pertanyaan saya jadi membingungkan bapak.

    tapi pak bener gak klo laba ditahan setiap bulan itu terus bertambah di lap. bulan selanjutnya?

    • harto subekti said

      iya, laba ditahan itu untuk menampung laba/rugi dari perusahaan (bentuknya PT), kalu laba berarti laba ditahan bertambah, kalau rugi sebaliknya. Ingat closing entries/jurnal penutup, coba pahami closing entries, nanti akan tahu kenapa kalau perusahaan laba maka akun laba ditahannya akan selalu bertambah.

  15. rudy said

    saya mau tanya pak, masalahnya begini, saya dalam hal perusahaan badan sebagai penyewa rumah menerbitkan bukti potong pph pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan untuk pemilik rumah tersebut, sebesar 6 juta, saya sudah buat ssp dan bayar di bank mandiri… tapi dak jadi padahal pihak bank sudah mencap dan tanda tangan ssp tsb dan di lembar pertama pihak bank menuliskan kata batal… tetapi di lembar ketiganya tulisan batal itu tidak tertera /tercantum, nah oleh anak buah saya dilaporkan ke kantor pajak , sehingga mendapatkan kertas kuning /bukti penerimaan surat atas ssp yg batal tsb. sedangkan saya baru bayar di bank bni 46 dan sudah dilaporkan ke kantor pajak juga dan dapat juga kertas kuning tsb bukan di bank mandiri ,jadi ada dua kertas kuning , yang satu salah krn batal dan satunya benar dengan adanya sedikit perubahan/perbaikan jumlah uang sewa , masa pajak dan tahun pajaknya tetapi nama pemilik rumahnya sama, gimana solusinya pak ?? apakah saya harus mengirimkan surat cinta ke kantor pajaknya untuk AR yang bersangkutan bahwa menerangkan ada kesalahan pihak internal perusahaan yang tidak hati hati ….. melaporkan ssp yang batal tapi tidak tertera di lembar ketiganya di bank mandiri, dan melampirkan yang sebenarnya ssp pembayaran ke bank bni 46, thanks… tolong kirim jawabannya ke email saya : rudy_berhasil@yahoo.com

  16. Lilis said

    bapak………….hehehe :D
    saya mau tanya soal tarif PPh21 untuk tenaga ahli & peserta kegiatan, tarif untuk pajaknya berapa persen ya pak ??
    ~thanks before pak harto ..

  17. tenaga ahli, penghasilan bruto dikali 50% terus dikali tarif pasal 17 (5%, 15%,dst), jika lebih dari sekali untuk tenaga ahli yang sama, maka penerapan tarif dilakukan pada penghasilan bruto X 50% yang dikumulatifkan.
    untuk peserta kegiatan penghasilan bruto dikali tarif pasal 17

  18. Lilis said

    siang pak harto..:D bpk aku mau tanya yh..
    klo di PPh Badan:
    1.dari nominal penjualan, diantaranya penj.kpd Bank Indonesia, itu penjualan nya dikoreksi fiskal (-) ga pak?

    2.trus utk yg pembelian: ada pembelian ke PT.X sejumlah 3M dimana hrga psar nya adl 3,2M

    3.klo ada bn.gaji utk karyawan asing dan gaji tsb dibayarkan terlalu besar 200jt,sedangkan gaji tsb sudah dilunasi PPh 21nya pak? itu 200jtnya dikoreksi fiskal (+) juga ga pak?

    4.tunjangan kesehatan dlm bentuk uang, re-imbursment, pengobatan cuma-cuma itu semua msuk natura ga pak?

    5.pesangon yg PPh nya sudah dipotong, itu dikoreksi apa pak?

    6.
    - klo ada biaya langganan tlp (mobile phone) utk karyawan marketing & dibawa pulang = trmasuk natura
    - biaya pelatihan utk pengembangan kompetensi karyawan yg diselenggarakan di Singapore = bukan natura
    - sumbangan sebagai Corporate Social Responsibility dlm bentuk uang & barang = tidak dikoreksi

    7. harga jual tanah perusahaan 1.100.000.000 (NJOP PBB = 1.050.000.000) Nilai Perolehan 600.000.000. cara ngitung PPh terutangnya gimana pak ?

    sma 1 lagi ya pak..:) klo ada saldo rata-rata Deposito, itu hrus diapain ya pak? di perhitungan fiskalnya pak ??

    tolong yh pak..please :) makasi banyak ya bpk..

  19. dito said

    mohon tanya :
    1. bila jasa catering 5.000.000 apakah dikenakan PPh 23 langsung 2% x 5.000.000 atau 100/110 x 5.000.000 x 2% ?
    2. utk pemeliharaan mesin sebesar 7.000.000 yg sdh dipungut PPN sebesar 100/110 x 7.000.000 x 10% apakah PPh 23nya jg 2% x 7.000.000 atau 100/110 x 7.000.000 x 2%?
    terima kasih banyak atas jawabannya

    • Terkait pertanyaan tsb berikut penjelasan/opini kami:

      1. Jasa katering,
      Jika angka Rp5.000.000,- merupakan angka penggantian belum termasuk PPN (Tax Exlusive) maka pph pasal 23, 2% X Rp5.000.000,- tp bila angka tersebut sudah termasuk PPN (Tax Inclusive) maka angka Rp5.000.000 X 100/110 kemudian dikali 2%.

      2.Pemeliharaan mesin
      PPh pasal 23 = (Rp.7.000.000,- X100/110) X 2%.

      Note: pada prinsipnya yang menjadi dasar pengenaan pajak (ps 23) adalah harga tidak termasuk PPN.

      Demikian.

  20. Lilis said

    bapak ………….. :D
    bpk punya slide tentang materi PPh22,23 ga pak ? klo punya aku bole copy ga pak ??
    ~thanks before pak harto..

  21. pak harto.. aku mau tanya dong pak ; klo ada subjek pajak bendaharawan , ketemu lawan transaksi yang bendaharawan pemerintah juga, itu pemungutan pajaknya jadinya kaya gimana pak ?
    saling pungut pajak.. atau malah tidak boleh pak ? karena transaksi nya jadi transaksi intern & nanti malah ada kemungkinan “transfer pricing” pak ?
    pak harto.. bls ya pak ~thanks before pak harto :)

  22. nyta said

    saya mau tanya,
    kalau tanda terima spt tahunan hilang, bisakah kita minta ke KPP untuk di print ulang kembali?

  23. rudy budiatmaja said

    bisa, datang aja ke tempat kpp sesuai dengan npwp anda , dan jangan lupa bawa foto copi spt tahunan anda sebagai buktinya
    ok, selamat mencoba.

  24. rita said

    saya mau tanya dong, klu invoice repair vehicle(mobil) atas nama invoicenya nama perorangan bukan nama perusahaan, gimana perlakuan bayar pph 23 nya, biasanya invoice repair mobil ga dipotong pph, tp kita sebagai yang taat pajak wajib lapor dan bayar, apakah kita memang hrs lapor dan bayar atas nama perusahaan?

  25. Dear Ibu Rita,

    Apakah yang dimaksud orang pribadi pemberi jasa/bengkel atau penggunanya/pihak yang memperbaiki mobil? Kalo yang dimaksud adalah pemberi jasa, maka tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23, tetapi dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Jika yang dimaksud orang pribadi adalah pengguna jasanya, maka hanya orang pribadi tertentu yang ditunjuk oleh Kepala KPP yang dikenai kewajiban melakukan pemotongan PPh pasal 23. Berdasarkan KEP-50/PJ./94 orang pribadi hanya dimungkinkan untuk memotong PPh pasal 23 berupa sewa, itupun kalau ybs. ditunjuk oleh Kepala KPP.

  26. Nessa said

    Pak Harto,
    Saya hendak bertanya mengenai pajak hadiah…mohon pencerahan..

    Jika suatu bank mengeluarkan program kartu kredit yakni jika mempergunakan kartu kredit sesering mungkin dan dalam jumlah yg banyak maka akan berkesempatan mendapatkan hadiah. (semakin banyak penggunaan kesempatam menang akan semakin tinggi).

    Kriteria untuk dapat dijadikan pemenang tergantung dari Bank, Bank akan melakukan review atas setiap transaksi debitur secara harian,mingguan dan bulanan. Setelah itu akan dirata-ratakan. Transaksi paling tinggi setiap bulannya akan langsung mendapatkan hadiah mobil. (biasanya akan ada beberapa nominasi dalam setiap harinya).

    Setiap hari dan setiap minggu juga ada hadianya namun tidak terlalu signifikan ( misalnya i pod touch,handphone atau ipad). Penentuan hadiah harian dan mingguan juga hanya berdasarkan penggunaan transaksi tertinggi setiap harinya..transaksi paling tinggi lgs mendapatkan hadiah

    Hadiah tersebut apakah dikenakan pajak hadiah?atau dpt dikenakan pajak apa saja dari pihak bank dan nasabah

    • Dear Nessa,

      Saya sependapat dgn rekan Rudy. Penerima hadiah seperti yang digambarkan dalam pertanyaan di atas dapat dikategorikan sebagai peserta kegiatan dan dikenakan PPh Ps 21 dengan mengenakan tarif pasal 17 (1) huruf a atas jumlah bruto hadiah yang diterima. Dasar hukumnya adalah PER-31/PJ/2012 Pasal 1 angka 13, Pasal 3 huruf f dan Pasal 16 (2) huruf b.
      Demikian semoga bermanfaat.

  27. rudy said

    pendapat rudy (MTAC= Management Tax Accounting Consultant) sbb: bagi pihak nasabah akan dipotong oleh bank dan dikenakan ke nasabah atas pajak pph 21 sebesar nilai uang dari hadiah tersebut dikalikan tarif pasal 17 , sedangkan bagi pihak bank…. karena semakin hari semakin profit nya bertambah dalam hal kartu kredit maka….keuntungan profit tersebut akan dilaporkan dalam SPT Tahunan badan .

  28. rahmadi said

    Pak Harto ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan?
    1. Selama kurun waktu satu tahun saya melaporkan kegiatan pajak pph 21, jumlah antara karyawan tetap dan harian saya gabung. apakah ini menjadi sebuah permasalahan? dan kalau dilakukan pembetulan apakah harus sedari awal?
    2. Apakah pada saat pelaporan pph 21 antara gaji dan bonus/thr seharusnya dipisah atau boleh digabung?
    3. Apakah pada setiap pelaporan pph 21 bulanan harus disertakan bukti potong atau pada saat pelaporan tahunan saja?
    Mohon pencerahannya Pak, terima kasih.

    • Dear Bpk Rahmadi,
      Atas pertanyaan Bapak, berikut opini saya:

      Pertanyaan 1:
      Seharusnya dipisahkan antara pegawai tetap dan harian, karena masing-masing ada tempat/kotak isiannya di formulir SPT. Namun demikian sepanjang jumlah PPh Pasal 21-nya telah dihitung dengan benar, mestinya kesalahan tersebut tidak akan berakibat timbulnya skp/stp (tidak ada kurang bayar pajak dan sanksi);

      Pertanyaan 2:
      Pelaporan gaji dan bonus di induk SPT digabung, tetapi di bukti potongnya (1721 A1), gaji, dan bonus dipisah karena ada tempat/isiannya masing-masing.;

      Pertanyaan 3;
      Untuk SPT Masa PPh Pasal 21, bukti potong tidak perlu disampaiakan ke KPP baik untuk masa Desember maupun masa pajak lainnya. Bukti potong hanya dibuat 2 rangkap, 1 untuk pihak yang dipotong satunya lagi untuk arsip pemotong. Yang perlu disampaikan ke KPP hanya daftar bukti potongnya saja.

      Demikian semoga bermanfaat.

  29. meri said

    Pak, kalau CV. Bisa nggak pajaknya ditandatangani orang lain, krn direkturnya mengundurkan diri dr kepengurusan CV. Apakah NPWP lama msh bisa dipakai dgn menukar pengurus..apa saja Prosedurnya?
    Makasih pak atas bantuannya..

    • Dear Ibu Meri,
      Atas pertanyaan Ibu, berikut opini saya:
      Sesuai pasal 32 UU KUP, badan, termasuk CV, dalam menjalankan hak dan kewajiban pajaknya diwakili oleh pengurus. Jika direktur dari CV mengundurkan diri maka yang mewakili adalah penggantinya. Sepanjang dengan pengunduran diri dari Direktur tersebut tidak diikuti dengan pembubaran CV maka NPWP-nya tetap berlaku dan pengurus baru yang sah otomatis menggantikan pengurus lama dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan tanpa melalui prosedur tertentu.
      Khusus untuk menandatangani faktur pajak, maka Ibu harus menyampaikan surat pemberitahuan ke KPP terlebih dahulu.

      Demikian semoga bermanfaat.

  30. ELVIA said

    Siang Pak..
    Mau tny untk PPH 21,jika setiap bulanya jumlah gaji karyawan tidak sama/flat. Bgaimana?.. Ap setiap bulan pembyarn perhtungnya dsetaunkan?yang berarti typ buln PPH 21 yg disetor jumlhny tdak sama. Tlng jwbny pak

    • Dear Ibu Elvia,

      Terkait dengan pertanyaan Ibu, berikut opini saya:

      Untuk masa Januari sd November penghitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap didasarkan pada seluruh penghasilan pegawai ybs untuk bulan itu yang disetahunkan. Ini berarti jika dari bulan-ke bulan penghasilan berbeda-beda maka jumlah potongan PPh ps 21-nya juga akan berbeda pula (harus dihitung tiap bulan). Sedangkan khusus untuk bulan Desember (atau bulan terakhir pegawai yang berhenti sebelum Desember) maka PPh ps 21 dihitung sesuai dengan realisasi penghasilan pegawai ybs selama setahun dikurangi PPh ps 21 yang telah dipotong dari Januari sd Nopember).

      Demikian semoga bermanfaat.

  31. hendramrx said

    mao bikin NPWP apakah bisa di kantor pajak mana saja.atw sesuai ktp

    • Dear Bpk Hendramrx,

      Sesuai Pasal 3 ayat (1) PER-44/PJ/2008 wajib pajak pada dasarnya harus mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak. Namun demikian jika pendaftaran dilakukan secara kolektif oleh pemberi kerja, maka pendaftaran cukup dilakukan di KPP dimana si pemberi kerja terdaftar (lihat PER-16/PJ/2007).

      Demikian semoga bermanfaat.

  32. Viesca said

    yang dimaksud tidak final pada form pungutan pph pasal 22 itu siapa?

  33. Viesca said

    Tolong segera di jawab bagi yang tahu siapa yang dimaksud tidak final pada form pungutan pasal 22 yang pelumas…???

    • Dear Viesca,
      Dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b PMK-224/PMK.011/2012 jelas dinyatakan bahwa penjualan (bbm/bbg/pelumas) kepada selain penyalur/agen bersifat tidak final.
      Demikian semoga bermanfaat.

  34. Best said

    Salam Sejahtera Bpk Harto, pengen tanya bagaimana dengan perpajakan pada industri konveksi ??? apakah ada hukumnya bila wajib pajak pada industri konveksi menunggak Pajak ?? Mohon pencerahannya ,,,,,

    • Dear Best,

      Terkait dengan pertanyaan tentang menunggak pajak pada industri konveksi, berikut penjelasan/opini kami. Pada dasarnya jika wajib pajak (wp), baik pada industri konveksi maupun bidang usaha lainnya, tidak membayar kewajiban pajaknya maka tahapan upaya penagihan yang akan dilakukan oleh aparat pajak (fiscus) adalah sbb. Pertama, berdasarkan hasil pemeriksaan atau dasar lainnya fiscus akan menerbitkan skpkb/stp atau sejenisnya, yang intinya meminta wp untuk membayar pajak beserta sanksi-nya. jika lewat 30 hari wp tidak membayar pajak dimaksud, maka fiscus akan menerbitkan surat paksa, jika dalam jangka waktu 2 X 24 jam pajak tsb tidak juga dibayarkan, maka fiskus dapat melakukan upaya penyitaan, kemudiaan fiskus akan melakukan lelang atau cara lainnya atas barang sitaan tsb. sebelum lelang atau cara lain tsb belum dilaksanakan, wp dapat melunasi pajak tsb sehingga barang sitaan dikembalikan ke wp (tidak jadi dilelang).
      (Dasar hukum UU no 19/1997 jo UU no 19/2000).
      Tentu saja karena keterbatasan sdm atau karena alasan lainnya, respon fiscus atas terjadinya pajak yang tidak dibayarkan oleh wp tidak selalu seperti yang saya jelaskan di atas.
      Demikian semoga bermanfaat.

  35. eka Chandra Setiadi. said

    Yth.Bpk Harto Subekti.
    Mohon pencerahan.Sehubungan dengan PP # 46 tahun 2013,1% dari penghasilan bruto.
    Saya mempunyai usaha jasa pendidikan non formal,contoh kursus bahasa inggris dan bimbel.
    Setelah saya membaca PP 46 tahun 2013,tertulis profesi pengajar tidak termasuk PP 46,Namun pertanyaan saya adalah, saya selaku pengajar merangkap pemilik.
    Saya telah konsultasi dengan AR KPP di tempat npwp saya terdaftar,penjelasannya adalah saya tetap menjadi wajib pajak pph 25 bukan pph pasal 4 ayat 2(final)namun saya juga sempat bertanya kepada beberapa rekan di KPP,penjelasannya adalah wajab pph 25.
    Mohon penjelasan.

    Terima kasih atas perhatian dan bantuan bapak.

    • Dear Pak Eka,

      Terkait dengan pertanyaan Bapak, berikut opini/penjelasan kami. Pada dasarnya Pak Eka memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas yaitu dari kegiatan mengajar (lihat penjelasan pasal 2 (2) PP 46/13) dan penghasilan dari usaha (sebagai pemilik/pengusaha kursus bahasa inggris dsb). Perlakuan pajak atas kedua jenis penghasilan tsb. berbeda. Atas penghasilan dari usaha dikenakan PPh final 1% dari peredaran bruto (lihat pasal 2 dan pasal 3), tentu saja jika persyaratan lainnya terpenuhi. Sedangkan atas penghasilan sebagai pengajar dikenakan PPh tidak final (lihat pasal 6).

      Demikian semoga bermanfaat.

  36. fariyan said

    Ass.Wr.Wb.

    Dear All,

    Mo tanya dunk. Saya telah install program e-spt dan sudah saya update dengan versi 1.5. Saya tidak bisa cetak Lampiran Induk dan AB nya. Saya menggunakan Windows 7. Dan di beberapa komputer bisa cetak lampiran Induk dan AB nya. Mohon bantuan teman2. Sebagai info di pc saya sdh terinstall crystal report 10.5. Thanks.

  37. TOTELES said

    maaf pak saya mu tanya, pajak buat saya pusing..CV saya bulan januari 2013 dicabut pkp nya dari dirjen kpp melalui surat edaran, dan bulan februari saya mendatangi kpp untuk mendaftar kembali status pkp CV saya. PKP di setujui dan cv saya telah di survey ulang. tetapi hingga bulan ini status PKP cv saya belum keluar. bagaimana saya bs mendpatakan no seri faktur saya. apa selama PKP saya belum keluar, bolehkah saya menjalankan kegiatan perusahaan saya.dan selama PKP CV saya blum keluar sy selama 6 bulan Januari-Juni tdk lapor spt bulanan CV saya, dan KPP mengirimkan saya surat Denda administratif selama bulan januari-maret 2013. adakah toleransi dari KPP atas ketidakmengertian saya dlm hal ini, krna saya awam sekali dgn pajak, dan bagaimana agar saya terhindar dari denda administrasi 3 bulan berikutnya.krna perusahaan saya tdk ada pemasukan sama sekali. apabila CV saya tutup saja apa saya tidak msh harus membayar denda administrasi??mohon balasannya trimakasih.

  38. rudy said

    datangi kantor kpp setempat dan follow up sampai keluar surat PKP CV anda

  39. Rima said

    untuk e – spt masa ppn pada kolom bagian II muncul pajak masukan yg dapat dioperhitungkan, padahal saya tdk menginput pajak masuukan..itu bagaimana? terimakasih

    • harto subekti said

      Dear Ibu Rima,
      Coba cek di lampiran AB-nya. Di bagian bawah mungkin kotak angka kompensasi dari masa pajak sebelumnya/lainnya berisi angka.
      Demikian, semoga bermanfaat.

  40. dwi widianingsih said

    Pak saya mau tanya dong kenapa pph psal 21,25 OP,ppb di distribusikan? Alasannya?

    • harto subekti said

      Dear Ibu Dwi,

      Aturan mengenai distribusi PPh WPOP dan PPh Pasal 21, ada di pasal 31C UU PPh, sayang di penjelasan tidak ada uraian lebih lanjut mengenai alasannya. Namun di kuliah pengantar pajak biasanya ada pembahasan mengenai pembenaran dilakukannya pemajakan oleh negara kepada rakyatnya. Banyak teori mengenai hal itu, salah satunya menyatakan bahwa negara menarik pajak dari rakyatnya dalam rangka membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk melayani rakyatnya. Pengeluaran negara sebagian dilakukan melalui APBN (pemerintah pusat) dan sebagian melalui APBD (Pemerintah Daerah). WPOP kan tinggal dan beraktivitas di daerah tertentu, yang berarti dia menikmati pelayanan yang diberikan/dibiayai oleh APBD, jadi wajar saja kalau kemudian sebagian dari PPh WPOP dan PPh Pasal 21 didistribusikan ke daerah.
      Demikian, semoga bermanfaat.

  41. firdaus said

    pak,, saya mau tanya apakah spt masa pph 21/26, sewaktu kita membayar harus sama jumlah nya dengan ssp pasal 21 pak,,
    terimkasih,,

    • harto subekti said

      Dear Pak Firdaus,
      Iya, kalau SSP jumlahnya kurang dari jumlah pajak terutang di SPT-nya, dan petugas KPP tahu itu, dia akan menolak SPT tsb dan meminta jumlahnya dipenuhi terlebih dahulu. Jika kita memakai e-SPT seingat saya file CSV (untuk dilaporkan ke KPP) tidak akan bisa dibuat jika jumlah SSP yang diinput tidak sama dengan jumlah pajak terutang di SPT.
      Demikian, semoga bermanfaat.

  42. Rina said

    Pak, Saya mau tanya seputar pajak PPh Ps 21 atas Dokter. Saya bekerja disa;ah satu konsultan pajak tapi untuk kasus ini saya bingung untuk cara perhitungan dokter yang bekerja disalah satu klinik dan membuka Praktek dengan Memakai NPWP Istrinya. Bagaimana ya pak perhitungan PPH 21 Untuk Dokter?? Selama Ini saya menghitung dipotong 20% oleh pihak RS dan 80% untuk Jasa Dokternya. Begitupun Perhitungan di Praktek Dokter tsb. Terima Kasih

    • harto subekti said

      Dear Ibu Rina,
      Besarnya PPh pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan yang dibayarkan untuk dokter adalah: Penghasilan Bruto X 50% X tarif ps 17 (kumulatif). Perlu diingat bahwa jumlah bruto yang dipakai adalah jumlah yang dibayarkan oleh pasien ke klinik sebelum dipotong bagian klinik [lihat PER-31/PJ/2012]. Adapun atas penghasilan yang diperoleh dari klinik istrinya, harus dipastikan dulu apakah kewajiban pajak mereka dilakukan secara terpisah (perjanjian pisah harta/istri menghendaki melakukan kewajiban pajaknya sendiri) atau tidak. Jika kewajiban pajak dilakukan secara terpisah, maka dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 dengan cara seperti dijelaskan di atas. Sedangkan jika kewajiban pajak tidak dilakukan secara terpisah, maka yang dibayarkan kepada dokter tersebut pada hakikatnya bukan penghasilan, tetapi bentuk pengeluaran untuk kepentingan pribadi wajib pajak sehingga tidak perlu dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.[lihat pasal 8 UU PPh]
      Demikian, semoga bermanfaat.

  43. Om, katanya e-SPT PPh 21 ada yang terbaru ya? bisa di share di sini?

  44. permisi mau tanya nich,
    saya sudah instal eSPT PPh Pasal 21/26 Tahun 2014 tapi pada saat mau cetak ga bisa error terus
    saya sudah uninstal dan instsal ulang tapi tetap aja

  45. Leonhakim said

    Mau ikut nanya pak.
    Kalau PT. A punya saham di PT.B kemudian akhir tahun dapat Dividen. Apakah Dividen yg sebagai pendapatan PT. A tersebut dikenakan pajak di PT.A? Ada pendapat, tidak usah dikenakan pajak lagi karena sudah dikenakan pajak di di PT.B?
    Tolong jawabannya ? Terimakasih buanyaak pak.

    • Dear Pak Leonhakim,

      Dividen dari PT B yang diterima oleh PT A tidak dikenakan pajak lagi di PT A jika kepemilikan saham PT A di PT B 25% atau lebih dan dividen yang dibagikan oleh PT B berasal dari Laba Ditahan. Jika kedua syarat tsb tidak terpenuhi maka dividen itu menjadi objek pajak di PT A (lihat pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh).

      Demikian, semoga bermanfaat.

  46. yanuar said

    test

  47. yanuar said

    Mohon informasi
    Kalau kami habis jual rumah …. apa bukti SSP Final (5%), perlu dilamprkan dalam laporan SPT tahunan OP ?
    Terima kasih atas informasi dan jawabannya
    Yanuar

    • Dear Pak Yanuar,
      SSP-nya ga perlu dilampirkan Pak, tetapi jumlah bruto dari penghasilan dan PPh final yang dibayarkan itu harus dilaporkan, di lampiran SPT (cari bagian untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh Final).
      Demikian semoga bermanfaat.

  48. rianto munandar said

    numpang tanya ne klo SPT hilang bgai mana ada masalah ga ????

  49. NRYAW said

    pa saya mau nanya tentang dokumen lelang, mengapa dalam penjualan dokumen lelang ini dikenakan PPN, apakah ada dasar yang mengatur tentang pengenaan ini?

    • Dear NRYAW,

      Dalam konteks PPN ada istilah “negatif list”, artinya semua baran dan jasa merupakan objek PPN kecuali yang oleh UU PPN dinyatakan sebagai non BKP/non JKP atau BKP/JKP yang mendapat fasilitas. Dokumen lelang oleh UU tidak dinyatakan sebagai BKP dan tidak merupakan BKP yang mendapatkan fasilitas bebas ppn/ppn tidak dipungut. Dengan demikian memang sudah seharusnya penjualan dokumen lelang ini dikenakan PPN.

      Demikian, semoga bermanfaat.

  50. Hidayat said

    pak saya mau tanya, jika lapor spt tahunan, tetapi tidak ada bukti potongnya gmn pak? saya harus lapor gmn. apakah denda?

    • Dear Pak Hidayat,

      Berikut penjelasan/opini saya,

      SPT WPOP? kalo pake 1770 SS, bukti potong tidak perlu di lampirkan. Jika pake 1770S atau 1770 bukti potong harus dilampirkan. Dengan demikian kalo ga ada bukti potong dan kita pake form 1770 S atau 1770 dengan sendirinya akan ditolak oleh petugas penerima SPT di KPP. Untuk WPOP denda terlambat menyampaikan SPT sebesar Rp.100.000,-.Atas kurang bayarnya, jika ada, dikenakan bunga 2% per bulan keterlambatan.

      Demikian, semoga bermanfaat.

  51. Herusr said

    Saya mau tanya :
    misal saya menyewakan rumah seharga 20 juta per tahun selama 2 tahun pada 2 Mei 2014.
    Pertanyaan :
    1. Bagaimana cara pembayaran pajak sehubungan dengan persewaan ini ? Dimana bayarnya ? pakai formulir apa ?
    2. Bagaiaman pengisian SPT tahunan 1770 S untuk tahun 2014 nanti sehubungan dengan persewaan ini ?
    Terima kasih

    • harto subekti said

      Dear Pak Heru,

      Sehubungan dengan pertanyaan Bapak, berikut opini/penjelasan kami.
      Jika penyewa merupakan pemotong pajak (Badan pemerintah, WP Badan, dll), maka pihak penyewa akan melakukan pemotongan PPh Final tsb. Bapak tinggal meminta bukti potong pada penyewa tsb. Jika penyewa bukan pemotong, misal WP orang pribadi, maka Bapak wajib membayar sendiri PPh final tsb. dengan menggunakan SSP dan melaporkan pembayaran tsb. dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
      Diakhir tahun Penghasilan sewa dan pajaknya dilaporkan di SPT Tahunan PPh WPOP. Jika menggunakan formulir 1770 S maka dilaporkan dilampiran II bagian A baris 8.
      Perlu diketahui karena bersifat final maka penghasilan tsb. tidak lagi ikut dihitung di induk SPT.
      Demikian, semoga bermanfaat.

  52. Rose idha said

    Ass..wrwb pak harto
    Ttg pph psl 4 ayat 2 (final). PT A menyewa bangunan ruko kepada si B. PT A memotong pph psl 4 ayt 2 (final) atas sewa sebsr 10%. Yg saya tnykan bgmn jurnal di pihak PT A selaku pemotong pjk saat byr pph psl 4 ayt 2 tersebut?

    • harto subekti said

      WlkmSlm Wr.Wb,

      Sehubungan dengan pertanyaan Ibu, berikut opini/penjelasan kami.

      Misal bruto sewa 100 jt, sehingga PPh final 10% sebesar 10jt, PPN 10jt.

      Pada saat melakukan pembayaran sewa dibuat jurnal sbb:

      Beban Sewa 100jt
      Pajak Masukan 10jt
      Hutang PPh Final 10jt
      Kas/Bank 100jt

      Pada saat PPh Final dibayar ke kas negara, dibuat jurnal sbb:

      Hutang PPh Final 10jt
      Kas/Bank 10jt

      Demikian, semoga bermanfaat.

      • harto subekti said

        Maaf formatnya kurang jelas, saya tambahkan posisi debit(dr)/creditnya (cr) biar lebih jelas.

        Pada saat melakukan pembayaran sewa dibuat jurnal sbb:

        [dr] Beban Sewa 100jt
        [dr] Pajak Masukan 10jt
        [cr] Hutang PPh Final 10jt
        [cr] Kas/Bank 100jt

        Pada saat PPh Final dibayar ke kas negara, dibuat jurnal sbb:

        [dr] Hutang PPh Final 10jt
        [cr] Kas/Bank 10jt

  53. Hafiid said

    Pak saya mau nanya. Maaf ya pak kalo terlalu banyak.
    1.Manfaat dari tanda terima spt tahunan selain untuk bukti sah penerimaan ada lagi tidak pak?
    2.Tanda terima spt tahunan itu diberlakukannya sejak kapan ya pak?
    3.Kalau tanda terima spt tahunan hilang itu bagaimana pak?, apakah bisa diminta lagi di kppnya?.
    Terimakasih sebelumnya pak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: